Kitaindonesia.com – Fraksi Gerindra dan Fraksi Harapan Baru DPRD Kabupaten Manggarai Barat secara khusus menyoroti kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bidadari milik Pemkab Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kedua fraksi berpendapat, arah bisnis perusahaan plat merah itu masih kabur dan belum sesuai semangat pembentukannya.
Sorotan kedua fraksi ini terungkap saat Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Manggarai Barat dengan agenda Penyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024, di Gedung Dewan, Labuan Bajo, Senin 16 Juni 2025.
Menurut Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Manggarai Barat misalnya, kehadiran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) semestinya bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif. BUMD harus hadir sebagai pilar penting dalam arsitektur kemandirian fiskal dan pelayanan publik yang berkeadilan.
“Namun berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja BUMD, seperti Perumda Bidadari, kami melihat masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan,” kata jurubicara Fraksi Gerindra, Dr Kanisius Jehabut, SH, MH, saat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Gerindra.
Dikatakan, Perumda Bidadari didirikan dengan semangat mulia menjadi penghubung antara kebijakan pembangunan ekonomi lokal dengan mekanisme pasar.
“Namun hingga kini, tidak terlihat ada lompatan kinerja atau arah bisnis yang relevan dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.
Fraksi Gerindra mengingatkan, rantai pasok pangan serta distribusi produk lokal dan jaminan pasar bagi petani serta pelaku UMKM, semestinya menjadi ruang utama Perumda Bidadari bergerak.
“Perumda Bidadari tidak boleh menjadi badan usaha yang pasif menunggu penyertaan modal, tetapi harus mampu menjadi institusi bisnis yang hidup, dinamis, dan menguntungkan daerah,” sarannya.
Fraksi Gerindra, lanjut Kanis Jehabut, juga merekomendasikan agar manajemen Perumda Bidadari segera menyusun rencana bisnis berbasis sektor unggulan dan kebutuhan pasar lokal.
“Fokus diarahkan pada sektor pertanian, perikanan, logistik, dan pengemasan produk, yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” tegas Kanis Jehabut.
Hal tak jauh berbeda juga disampaikan Ketua Fraksi Harapan Baru DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Inocentius Peni, AMd, saat menyampaikan pendapat akhir fraksinya.
Ia mendorong agar Perumda Bidadari lebih fokus mengembangkan usaha dalam meningkatkan penerimaan daerah.
Perumda Bidadari diminta tidak lagi mengurus hal-hal yang selama ini menjadi fokus organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menggenjot penerimaan.
“Perumda Bidadari harus didorong untuk mengembangkan usaha-usaha yang selama ini belum bisa ditangani oleh OPD. Jangan lagi urus pemungutan retribusi yang sudah menjadi tugas OPD,” tandas Ino Peni. (mse)