Kitaindonesia.com – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Manggarai Barat mendesak Pemkab Manggarai Barat agar melaksanakan pembangunan secara merata dan berkeadilan di ujung barat Pulau Flores itu.
Bagi Fraksi Gerindra, ke depan pembangunan harus menjangkau desa-desa di pedalaman dan pesisir di Manggarai Barat. Pembangunan tidak boleh lagi terpusat di Labuan Bajo.
Desakan Fraksi Gerindra tersebut terungkap saat Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Manggarai Barat dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024, di Gedung Dewan, Labuan Bajo, Senin 16 Juni 2025.
“Fraksi Gerindra dengan tegas menyatakan bahwa pembangunan tidak boleh lagi terpusat di Labuan Bajo dan wilayah tertentu, melainkan harus menjangkau desa-desa pedalaman dan pesisir,” tegas jurubicara Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Dr Kanisius Jehabut, SH, MH, saat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Gerindra.
Penegasan tersebut, menurut dia, setelah Fraksi Gerindra mencermati sasaran dan manfaat dari realisasi belanja modal Pemkab Manggarai Barat yang secara administrasi memang sangat menggembirakan.
“Fraksi Gerindra mencermati bahwa realisasi belanja modal pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2024 mencapai Rp214,5 miliar atau 96,27 persen dari target,” ucapnya.
Bagi Fraksi Gerindra, demikian Kanis Jehabut, ini adalah capaian administratif yang tinggi dan patut dihargai. Sebab hal tersebut juga menunjukkan keberanian fiskal untuk mendorong pembangunan fisik.
“Namun bagi kami, capaian tersebut harus diuji melalui pertanyaan mendasar. Siapa yang paling merasakan manfaat dari belanja modal tersebut? Di mana belanja modal itu direalisasikan? Apakah menyasar wilayah terluar dan termiskin, atau justru terkonsentrasi di wilayah tertentu?” tanya Kanis Jehabut.
Ia pun mengingatkan, belanja modal bukan sekadar urusan teknis infrastruktur. Namun belanja modal merupakan instrumen strategis untuk memperkecil kesenjangan spasial antarwilayah.
Itu pula sebabnya, Fraksi Gerindra meminta agar pembangunan jangan lagi terpusat di kota dan wilayah tertentu, namun harus lebih menjangkau desa di pedalaman dan pesisir.
“Pertanyaannya, apakah program – proyek belanja modal ini benar-benar menjawab kebutuhan nyata rakyat di tempat – tempat tersebut? Pemerintah menjawab bahwa intervensi dilakukan di seluruh wilayah. Namun kami belum melihat adanya ‘peta prioritas infrastruktur’ berbasis keadilan wilayah, kondisi eksisting dan potensi ekonomi lokal,” kata Kanis Jehabut.
Fraksi Gerindra, lanjut dia, khawatir bahwa dalam ketiadaan peta kebijakan ini maka realisasi belanja modal akan selalu ‘jatuh ke tempat yang sama’. Bukan karena kebutuhan rakyat.
Karena itu, Fraksi Gerindra mendorong agar Pemkab Manggarai Barat menyusun dan mengimplementasikan peta infrastruktur daerah daerah dengan prinsip prioritas belanja modal untuk wilayah terpinggirkan, infrastruktur dasar yang menyentuh kehidupan, serta akuntabilitas sosial dan pemerataan antar-kecamatan.
“Kami mendesak agar laporan realisasi belanja modal ke depan wajib disertai peta sebaran proyek. Kriteria lokasi tidak boleh hanya mengikuti usulan OPD, tetapi harus diawali dengan pemetaan wilayah tertinggal dan prioritas sektoral,” ujarnya.
Belanja modal, lanjut Kanis Jehabut, seharusnya menjadi simbol keberpihakan dan keadilan, bukan sekadar simbol kinerja serapan anggaran.
“Karena itu Fraksi Gerindra mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk ke luar dari pola lama dan memastikan bahwa setiap rupiah belanja modal diarahkan pada pemulihan disparitas wilayah, peningkatan kualitas hidup rakyat, dan percepatan konektivitas kawasan tertinggal,” pungkas Kanis Jehabut. (mse/jn)