Kita Indonesia -Tabanan, Kabupaten “Lumbung Beras” Tabanan, yang dulunya dikenal sebagai primadona kebersihan dengan deretan penghargaan Adipura, kini tengah berada di persimpangan jalan. Implementasi program Gerakan Serentak Pemilahan Sampah dari Rumah (Gertak Pisah Rumah) yang dimulai per 1 Mei 2026 justru menyisakan pemandangan kontras: tumpukan sampah mulai mengepung sudut-sudut kota, menebar bau tak sedap, dan memicu kesan kumuh.
Aturan Ketat, Tantangan Ada Pada Keterbatasan Lahan
Kebijakan baru ini mewajibkan warga memilah sampah menjadi tiga kategori: organik, anorganik, dan residu. Namun, kendala muncul karena petugas hanya mengangkut sampah residu. Warga diarahkan menyetor sampah anorganik ke Bank Sampah, sementara sampah organik wajib dikelola mandiri menjadi kompos.
Kondisi ini dikeluhkan oleh masyarakat perkotaan, khususnya penghuni kos-kosan dan kontrakan. Keterbatasan lahan menjadi penghalang utama bagi mereka untuk mengolah sampah organik secara mandiri di rumah.
Suara Legislatif Tabanan
Dihubungi melalui percakapan elektronik, Selasa (5/5/2026), Wakil Ketua DPRD Tabanan, I Made Asta Dharma, menyoroti program pemerintah yang mengeluarkan aturan namun harus disertai solusi nyata. Politisi Fraksi Golkar ini menegaskan perlunya dukungan APBD untuk langkah konkret.
”Coba kita buatkan aturan dibarengi langkah solutif untuk memberi edukasi pada masyarakat,” tegas Asta Dharma.
Sejak 2015, diketahui Asta Dharma sangat konsisten menyuarakan peta jalan pengelolaan sampah yang komprehensif, di antaranya:
Hilirisasi Organik: Mengolah sampah organik menjadi kompos untuk dibagikan gratis kepada petani guna mendukung pertanian organik.
Ekonomi Sirkular: Mengolah limbah plastik menjadi bijih plastik yang memiliki nilai jual ke industri lokal.
Modernisasi Teknologi: Memanfaatkan teknologi pengolahan sampah menjadi sumber energi listrik (gas oktan tinggi).
Distribusi Terjadwal: Membedakan jadwal pengangkutan berdasarkan jenis sampah (plastik, kaca, organik, dan elektronik).
Asta Dharma juga menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan. Tanpa pendampingan, ia khawatir masyarakat akan terus membuang sampah sembarangan di pinggir jalan dan hanya mengandalkan aksi pembersihan dari ASN secara berkala.
Respons Pemerintah: Gerakan “Resik Sampah Ngayah Ring Pertiwi”
Menanggapi kondisi di lapangan, Pemerintah Kabupaten Tabanan menggelar aksi “Resik Sampah Ngayah Ring Pertiwi” pada Selasa (5/5). Aksi bersih-bersih massal yang melibatkan lintas perangkat daerah ini menyasar jalan-jalan utama dan kawasan pasar.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tabanan, IGA Rai Dwipayana, menyatakan bahwa gerakan ini bukan sekadar seremonial, melainkan upaya membangun kesadaran kolektif.
”Ini momentum agar masyarakat mulai memilah dari sumber. Bukan hanya bersih-bersih, tapi bagian dari sistem menekan timbulan sampah seiring pembatasan operasional TPA Mandung,” ungkapnya.
Menuju Kolaborasi Lintas Sektor
Persoalan sampah di Tabanan kini membutuhkan tangan dingin kolaborasi. Selain penyediaan fasilitas pengolahan sampah organik di kawasan padat penduduk dan subsidi alat komposter, keterlibatan tokoh masyarakat serta desa adat dianggap menjadi kunci keberhasilan “Tabanan Era Baru” agar predikat kota bersih tak sekadar menjadi memori masa lalu.