DENPASAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali kembali menorehkan prestasi di bidang tata kelola keuangan. KPU Bali berhasil meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja (Satker) Tercepat dalam Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan (LK) Tingkat UAKPA Kategori Pagu Sedang Semester I Tahun Anggaran 2026 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Denpasar.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Pemberian Apresiasi Kinerja Satker yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) Denpasar, Rabu (22/7/2026). Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen KPU Provinsi Bali dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang profesional, transparan, akuntabel, dan tepat waktu.
Apresiasi atas Kinerja Pengelolaan Keuangan
Forum Konsultasi Publik dan Pemberian Apresiasi Kinerja Satker dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bali, Supendi. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa forum tersebut merupakan wadah strategis untuk menghimpun aspirasi dan masukan dari para pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017.
Pada kesempatan yang sama, KPPN Denpasar memberikan apresiasi kepada sejumlah satuan kerja yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan negara. Salah satu penghargaan bergengsi tersebut diberikan kepada KPU Provinsi Bali atas capaian sebagai satker tercepat dalam proses rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan semester pertama tahun anggaran 2026.
Penghargaan diterima langsung oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama, yang hadir mewakili lembaga. Pengakuan tersebut menjadi indikator bahwa sistem administrasi dan pelaporan keuangan di lingkungan KPU Bali berjalan secara efektif sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Wujud Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas
Penghargaan yang diterima KPU Provinsi Bali tidak hanya menjadi simbol prestasi administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen lembaga dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran negara. Ketepatan waktu dalam rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan akuntabilitas serta transparansi penggunaan anggaran publik.
Capaian ini sekaligus menunjukkan keseriusan KPU Bali dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Forum Penguatan Pelayanan Publik
Selain agenda pemberian penghargaan, Forum Konsultasi Publik juga diisi dengan penyampaian testimoni dari penerima manfaat layanan dan para pemangku kepentingan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai evaluasi pelaksanaan anggaran serta pengenalan tugas, fungsi, dan standar layanan KPPN.
Materi tersebut disampaikan oleh Kepala KPPN Denpasar, Aris Saputro, bersama Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) I Kanwil DJPb Provinsi Bali. Melalui forum ini, diharapkan terjalin komunikasi yang lebih baik antara instansi pengelola keuangan negara dengan satuan kerja penerima layanan sehingga kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan.
Prestasi yang diraih KPU Provinsi Bali menjadi motivasi untuk terus mempertahankan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu yang profesional, transparan, dan akuntabel.
