Kita Indonesia – Denpasar, Gubernur Bali, I Wayan Koster baru saja meresmikan operasional Bus Listrik Trans Sarbagita beserta fasilitas charging station sebagai bagian dari Proyek Bali E-Mobility di Lapangan Timur, Niti Mandala Renon, pada Kamis (22/10/2026).
Namun sayangnya, alih-alih disambut sebagai terobosan transportasi ramah lingkungan, kebijakan ini justru dibanjiri cibiran di media sosial.
Tidak sedikit netizen yang merespons dengan sinis dan mengaitkannya dengan teori konspirasi, menuduh bahwa dorongan penggunaan kendaraan listrik ini adalah taktik terselubung yang menunggangi momen kelangkaan BBM demi meningkatkan penjualan produk kendaraan listrik di Bali.
Narasi bernada curiga ini tentu sangat disayangkan karena mengaburkan fakta yang sebenarnya. Justru jika kita paham, kita patut memberikan apresiasi dan acungan jempol pada keberanian serta konsistensi politik Gubernur Koster.
Publik harus mengerti bahwa peluncuran bus listrik ini sama sekali bukan proyek yang direkayasa untuk muncul pasca krisis BBM melanda Bali, khususnya di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (Sarbagita).
Bahkan jika kita cermati, kegiatan ini adalah bagian dari tahapan sistematis dan terukur yang sudah dirancang sejak awal kepemimpinan I Wayan Koster sebagai manifestasi nyata dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan untuk mewujudkan komitmen dari awal kepemimpinannya untuk mewujudkan harapan Bali mandiri energi yang sudah lama didambakan oleh masyarakat Bali.
Mari kita melihat fakta sejarah kelistrikan yang mengkhawatirkan sebagai alasan mengapa langkah Gubernur Koster ini sangat krusial.
Rentang tahun 2005 hingga 2025 telah memberikan pelajaran pahit, di mana Bali tercatat sudah tiga kali mengalami kelumpuhan akibat pemadaman listrik total (blackout), yakni pada tahun 2005, 2018, dan 2025. Tragedi pemadaman pada bulan Mei 2025 menjadi pengingat paling keras; insiden tersebut dipicu oleh adanya gangguan pada Saluran Kabel Laut Tegangan Tinggi (SKLT) yang menjadi urat nadi penghubung sistem kelistrikan Pulau Jawa dan Bali.
Selama ini, pasokan energi listrik di Bali memang masih sangat bergantung pada suplai dari Pulau Jawa, terutama dari PLTU Paiton di Jawa Timur. Ketergantungan yang berisiko tinggi inilah yang secara perlahan diputus oleh Gubernur Koster melalui fondasi hukum yang kuat, yakni Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang kebijakan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih.
Roadmap ini dirancang matang, mulai dari pembangunan Pembnagkit Listrik bertenaga Surya bertenaga 100 Gigawatt Peak yang dapat mewujudkan swasembada energi. Proyek ini diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 25 Agustus 2026 di Kawasan Monumen Lintas Laut, Gilimanuk, Jembrana.
Kemudian lanjut dengan kebijakan kendaraan dinas listrik, hingga transportasi publik tanpa emisi. Jika kemandirian energi ini benar-benar terwujud, maka benefit yang didapat Bali tidak main-main.
Dari sisi kedaulatan, mewujudkan kemandirian energi berarti memutus rantai ketergantungan sumber daya dari luar daerah. Bali tidak akan lagi was-was menanti pasokan kabel laut atau antrean BBM yang mengular panjang di SPBU.
Ekonomi daerah dan hajat hidup masyarakat Bali tidak akan mudah goyah oleh guncangan harga energi fosil maupun dinamika geopolitik global.
Lebih jauh, komitmen pada energi bersih (eco-green) ini adalah tiket emas bagi masa depan pariwisata Bali. Transisi menuju ekosistem hijau tidak hanya akan membersihkan udara Bali dari polusi karbon dan menyelamatkan kelestarian alam, tetapi juga meroketkan citra pariwisata Bali di mata internasional. Tren wisatawan global saat ini semakin menuntut destinasi yang menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism). Dengan menjadi pelopor daerah eco-green, Bali akan menjelma menjadi magnet bagi wisatawan berkualitas yang peduli lingkungan.
Oleh karena itu, transformasi menuju ekosistem kendaraan listrik sejatinya adalah strategi bertahan hidup (survival) sekaligus manifestasi nyata untuk merawat bumi Bali.
Alih-alih mencurigai setiap kebijakan dengan kacamata konspirasi yang merusak, dukungan penuh masyarakat sangat dibutuhkan. Jangan sampai goodwill dan visi kedaulatan energi yang telah dirancang sedemikian rupa ini layu di tengah jalan hanya karena kita terjebak dalam prasangka tak berdasar.
