Kita Indonesia, Denpasar – Pemandangan bus Trans Metro Dewata (TMD) melintas dengan deretan kursi kosong di tengah padatnya lalu lintas Kota Denpasar dan sekitarnya menjadi ironi tersendiri. Di saat kemacetan akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi semakin sulit diurai, angkutan umum yang disiapkan pemerintah justru belum mampu menarik minat masyarakat secara optimal. Fenomena ini bahkan memunculkan julukan di tengah masyarakat, yakni “Bus Hantu”. Sebutan tersebut memang terdengar jenaka, tetapi sesungguhnya menyimpan persoalan serius tentang efektivitas penyelenggaraan transportasi publik di Bali.
Apalagi, pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas layanan, termasuk dengan menghadirkan armada bus listrik yang lebih modern, ramah lingkungan dan gratis. Namun, secanggih apa pun armada yang disediakan, investasi tersebut tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila bus lebih sering berjalan dengan sedikit penumpang. Pertanyaannya, apakah persoalan Trans Metro Dewata semata-mata terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat menggunakan transportasi umum? Ataukah ada persoalan lain yang perlu dievaluasi, mulai dari ketepatan jadwal, jangkauan rute, lokasi halte hingga kesesuaian layanan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat?
Dosen Universitas Dwijendra, I Wayan Suardika, berpandangan bahwa diperlukan langkah konkret untuk menjawab persoalan tersebut. Salah satu gagasan yang patut dipertimbangkan adalah menjadikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah sebagai pengguna Trans Metro Dewata melalui program uji coba setiap hari Jumat. Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengajak masyarakat beralih menggunakan transportasi umum. namun juga perlu memberikan contoh sekaligus melakukan evaluasi langsung terhadap kualitas layanan yang selama ini disediakan.
ASN Naik Bus Setiap Jumat, Mengapa Tidak?
Pemerintah daerah diharapkan mengeluarkan himbauan atau kebijakan uji coba bagi ASN agar berangkat dan pulang kerja menggunakan Trans Metro Dewata setiap hari Jumat, himbauan ini ditujukan terutama kepada para ASN yang rumahnya berlokasi di jalur rute/ trayek TMD.
Mengapa ASN ? Karena pola mobilitas pegawai pemerintahan pada dasarnya memiliki kesamaan dengan kelompok pekerja kantoran lainnya. Mereka berangkat pada pagi hari dan kembali ke rumah pada sore hari. Pola tersebut dapat menjadi gambaran nyata kebutuhan transportasi masyarakat perkotaan. Dengan melibatkan ASN sebagai pengguna, pemerintah dapat memperoleh data langsung mengenai efektivitas rute, ketepatan waktu keberangkatan, kapasitas angkut, serta titik-titik pemberhentian yang paling banyak dibutuhkan penumpang.
Selama ini, evaluasi layanan transportasi publik tidak seharusnya hanya bertumpu pada laporan administratif operator. Pengalaman pengguna di lapangan justru menjadi salah satu sumber informasi penting untuk mengetahui apa yang sebenarnya perlu diperbaiki. Jika ternyata rute tertentu tidak sesuai dengan kebutuhan perjalanan pegawai, hal itu dapat menjadi bahan evaluasi. Begitu pula jika ditemukan halte yang terlalu jauh dari pusat aktivitas masyarakat atau jadwal keberangkatan yang belum sesuai dengan jam kerja.
Dengan demikian, program ASN naik bus setiap Jumat bukan sekadar gerakan mengisi kursi kosong, melainkan bisa menjadi uji coba sekaligus laboratorium evaluasi transportasi publik. Setiap ASN yang menggunakan layanan TMD dapat melaporkan kepada atasannya agar Pemerintah daerah secara perlahan memiliki data kebutuhan ASN yang dapat menggunakan transportasi public untuk kemudian dapat memanfaatkan transportasi public sepanjang hari kerja.
Bus Listrik Jangan Hanya Menjadi Pajangan Teknologi
Kehadiran bus listrik di Bali tentu merupakan langkah positif dalam mendorong transportasi yang lebih ramah lingkungan. Namun, keberhasilan transformasi transportasi tidak cukup diukur dari jumlah armada modern yang beroperasi. Ukuran keberhasilannya juga harus dilihat dari seberapa besar masyarakat memanfaatkan layanan tersebut. Melalui uji coba penggunaan bus oleh ASN, pemerintah dapat memperoleh masukan langsung mengenai kenyamanan armada, kemudahan akses menuju halte, waktu tunggu, hingga kualitas pelayanan.
Jika ditemukan kekurangan, pemerintah dan operator dapat segera melakukan pembenahan. Jangan sampai armada baru hanya terlihat modern secara fisik, tetapi belum mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat. Terlebih, penyelenggaraan transportasi publik membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan untuk operasional dan subsidi seharusnya menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Keteladanan ASN Bisa Mematahkan Stigma Bus Hantu
Ada satu aspek lain yang tidak kalah penting, yakni membangun kepercayaan masyarakat. Selama ini, sebagian masyarakat mungkin masih ragu menggunakan Trans Metro Dewata karena belum yakin terhadap ketepatan jadwal, kemudahan akses maupun efektivitas rutenya. Ketika ASN mulai terlihat menggunakan bus dalam aktivitas sehari-hari, persepsi tersebut berpotensi berubah. Masyarakat akan melihat bahwa transportasi publik bukan sekadar fasilitas yang disediakan pemerintah, melainkan juga layanan yang benar-benar digunakan oleh aparatur pemerintah sendiri.
Keteladanan ini dapat menjadi pesan positif bahwa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi bukan hanya tanggung jawab masyarakat, tetapi juga dimulai dari lingkungan pemerintahan. Namun, perlu digarisbawahi, keterlibatan ASN bukan berarti seluruh pegawai harus dipaksakan meninggalkan kendaraan pribadi tanpa mempertimbangkan kondisi tempat tinggal, akses rute, maupun kebutuhan pekerjaan. Program ini dapat dimulai sebagai uji coba terukur, dengan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi.
Jangan Hanya Menambah Bus, Benahi Juga Sistemnya
Persoalan Trans Metro Dewata harus dilihat secara lebih menyeluruh. Menambah armada tanpa memperbaiki ketepatan jadwal, menyesuaikan rute dan meningkatkan aksesibilitas halte bukanlah solusi yang cukup. Masyarakat akan bersedia menggunakan transportasi umum apabila layanan tersebut benar-benar memberikan kemudahan, kepastian waktu, kenyamanan dan efisiensi perjalanan.
Karena itu, gagasan uji coba ASN menggunakan Trans Metro Dewata setiap hari Jumat layak menjadi salah satu alternatif kebijakan yang dipertimbangkan pemerintah daerah. Dari program sederhana ini, pemerintah bisa mendapatkan dua manfaat sekaligus: membangun budaya menggunakan transportasi publik di kalangan aparatur negara dan memperoleh data faktual untuk menyempurnakan sistem pelayanan.
Pada akhirnya, tujuan membangun transportasi publik bukan sekadar membuat bus beroperasi di jalan raya, melainkan memastikan bus tersebut benar-benar dibutuhkan dan dimanfaatkan masyarakat. Sudah saatnya julukan “Bus Hantu” tidak lagi menjadi gambaran transportasi publik di Bali. Bus Trans Metro Dewata harus bertransformasi menjadi moda transportasi yang hidup, efektif dan menjadi pilihan masyarakat.
Oleh:
I Wayan Suardika
Dosen Universitas Dwijendra
