Kita Indonesia – Bangli, Kawasan Kintamani, yang dikenal sebagai destinasi unggulan berbasis alam dan bagian dari UNESCO Global Geopark Batur, saat ini menghadapi penurunan kunjungan wisatawan yang signifikan. Dihubungi melalui aplikasi percakapan WA, Kamis (26/03/26), Jro Gde Mangun, pioner pariwisata Kintamani sekaligus penggagas wisata jeep tour pertama di kawasan ini, menegaskan bahwa penurunan tersebut bukan disebabkan oleh krisis global, melainkan oleh faktor internal yang melemahkan daya tarik destinasi.
Penurunan Aktivitas Wisata
Data dari PHRI Bangli menunjukkan bahwa aktivitas jeep tour di Kintamani turun hingga 50–60 persen, sementara kinerja restoran dan akomodasi menurun rata-rata 35–45 persen. Menurut Jro Gde Mangun, fenomena ini bukan sekadar fluktuasi musiman, melainkan krisis permintaan (demand contraction) yang nyata akibat menurunnya minat wisatawan untuk berkunjung.
Faktor Penyebab
Jro Gde Mangun menyoroti sejumlah persoalan yang menjadi pemicu utama penurunan kunjungan:
– Isu lingkungan: pandemi lalat dan pengelolaan sampah yang belum optimal.
– Infrastruktur dan tata kelola: kemacetan lalu lintas akibat tumpang tindih transportasi pariwisata dengan angkutan galian C serta kepadatan menuju Danau Batur.
– Pungutan pariwisata: berbagai pungutan yang tidak terkoordinasi menimbulkan ketidakpastian dan ketidaknyamanan bagi wisatawan.
Beliau menekankan bahwa persepsi negatif terhadap kebersihan, kenyamanan, dan keteraturan destinasi menyebar cepat melalui media sosial, sehingga memengaruhi keputusan wisatawan untuk berkunjung ke Kintamani.
Dampak terhadap Usaha Lokal
Penurunan permintaan ini berdampak langsung pada usaha kecil dan menengah yang mendominasi struktur pariwisata Kintamani. Risiko yang muncul mencakup penutupan usaha, penurunan kualitas layanan, pengurangan tenaga kerja, serta melemahnya peran masyarakat lokal dalam rantai nilai pariwisata.
Selain berbagai faktor diatas, kondisi global – perang Iran vs israel dan amerika tentu akan semakin mempersulit kondisi pariwisata dan kunjungan ke kabupaten Bangli.
Langkah-Langkah yang Perlu Dilakukan
Jro Gde Mangun, yang juga dikenal sebagai aktivis gerakan sosial ini menegaskan bahwa krisis ini menuntut kepemimpinan daerah yang kuat dan terkoordinasi. Beberapa langkah yang perlu segera dilakukan antara lain:
1. Komunikasi dan koordinasi lintas pemerintahan: Pemerintah Kabupaten Bangli perlu meminta dukungan Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk menanggulangi persoalan pandemi lalat, mengingat Kintamani adalah salah satu ikon pariwisata nasional.
2. Respons cepat terhadap isu negatif: Badan Pengelola Pariwisata Daerah harus mampu secara profesional merespons isu yang berpotensi merugikan kunjungan serta memperbaiki fasilitas penunjang yang masih kurang.
3. Perbaikan akses transportasi: Mengatur lalu lintas dan memperbaiki jalan untuk meminimalisir kemacetan yang sering terjadi di kawasan wisata.
4. Relaksasi pajak dan tiket masuk: Mempertimbangkan relaksasi pajak restoran dan akomodasi untuk meringankan beban pelaku usaha lokal, serta menurunkan harga tiket masuk kawasan guna meningkatkan kunjungan dan menghindari polemik berkepanjangan.
5. Kolaborasi dengan berbagai pihak: Melakukan komunikasi konstruktif dengan masyarakat, lembaga pemerintah, serta wakil rakyat di DPD RI dan DPR untuk menjaga kondusifitas serta membangun narasi positif tentang Kintamani.
Peran Pemerintah Kabupaten Bangli
Jro Gde Mangun menegaskan bahwa krisis ini menuntut kepemimpinan daerah yang kuat dan terkoordinasi. Pemerintah Kabupaten Bangli perlu mengambil langkah lintas sektor, melibatkan perangkat daerah terkait serta asosiasi pelaku usaha seperti PHRI, untuk memastikan penanganan isu lingkungan, kemacetan, dan pungutan dilakukan secara realistis dan berkelanjutan.
“Kintamani membutuhkan tata kelola yang menjamin kebersihan, kenyamanan, kepastian, dan kualitas pengalaman wisata. Tanpa koordinasi yang kuat, pelemahan permintaan ini berpotensi berkembang menjadi krisis berkepanjangan yang menggerus daya saing Kintamani,” ujar Jro Gde Mangun.
Penurunan aktivitas jeep tour hingga 60 persen menjadi indikator kuat bahwa Kintamani sedang menghadapi krisis permintaan yang mendesak. Pandangan Jro Gde Mangun ini menjadi peringatan penting agar Kintamani tetap berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.