Kitaindonesia.com – Belasan kementerian/ lembaga akan ‘mengeroyok’ pembangunan di desa-desa tertinggal di Indonesia dengan fokus utama di lima provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Nias.
Hal itu disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, saat berdialog dengan 164 Kepala Desa bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-kabupaten Manggarai Barat, di Aula Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa (MBSB) Wae Sambi, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Senin 23 Juni 2025.
“Kita berkomitmen untuk membangun desa-desa tertinggal, dengan fokus di NTT, Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Nias,” tuturnya.
Menurut dia, kementerian yang dipimpinnya bahkan telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan belasan kementerian/ lembaga, juga Bank Dunia, untuk mengarahkan program pembangunan langsung ke desa-desa tertinggal.
“Program-program langsung ke desa. Termasuk Bank Dunia, nanti banyak program langsung ke desa. Terutama desa-desa yang memang tertinggal di NTT, Papua, Maluku, Maluku Utara dan Nias. Itu akan kami fokuskan,” ujar Yandri.
Ia berharap, dengan kerja-kerja kolaboratif yang melibatkan banyak pihak, desa-desa di NTT bisa sejajar dengan desa di wilayah lainnya di Indonesia.
“Semoga NTT ini desa-desanya bisa sejajar dengan yang ada di Jawa, Sumatera,” ucapnya.
Yandri tak menampik, saat ini masih banyak desa tertinggal di NTT. Sementara kategori desa maju dan desa mandiri masih sangat sedikit.
Karena itu, menurut Yandri, selain kolaborasi penting juga adanya kebijakan afirmatif untuk mempercepat pembangunan desa tertinggal.
“Memang desa tertinggal masih banyak di Indonesia Timur, termasuk di NTT. Desa majunya masih sedikit. Desa mandirinya masih sedikit. Maka kebijakan kita khususkan. Kepedulian kita tingkatkan. Terutama desa-desa di NTT agar bisa mengejar ketertinggalannya,” tandas Yandri.
Dialog Mendes PDTT bersama para Kepala Desa dan Ketua BPD pada kesempatan tersebut secara khusus membahas ketahanan pangan, pengarustamaan gender, peran pemuda pelopor dan Koperasi Desa Merah Putih hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam percepatan pembangunan desa.
Dialog tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan; Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi; dan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Inocentius Peni. (mse)