Kita Indonesia, Denpasar – Meningkatnya aktivitas vulkanik di Indonesia sepanjang tahun 2026 yang ditandai dengan erupsi sejumlah gunung api aktif menjadi pengingat penting bagi seluruh daerah yang berada di kawasan cincin api (Ring of Fire), termasuk Bali. Menyikapi kondisi tersebut, Dosen STISPOL Wira Bhakti Denpasar, Dr. Drs. I Nengah Suriata, S.H., M.H., mengimbau Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi erupsi Gunung Agung.
Menurut Suriata, meskipun hingga saat ini belum terdapat peringatan khusus mengenai peningkatan aktivitas Gunung Agung, langkah antisipatif harus tetap dilakukan mengingat Indonesia sedang mengalami peningkatan aktivitas vulkanik di sejumlah wilayah.
“Bencana alam tidak selalu datang dengan tanda yang mudah dipahami masyarakat. Karena itu, kesiapsiagaan harus dibangun sebelum keadaan darurat terjadi. Pemerintah tidak boleh menunggu sampai status Gunung Agung meningkat baru bergerak,” ungkap Suriata melalui percakapan WA, Kamis (10/9/2026).
Pengajar di Kampus STISPOL Wira Bhakti ini menilai pengalaman erupsi Gunung Agung beberapa tahun lalu harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah maupun masyarakat Bali. Saat itu, ribuan warga terpaksa mengungsi dan aktivitas ekonomi masyarakat mengalami gangguan cukup signifikan.
“Kita pernah mengalami dampak besar erupsi Gunung Agung. Pengalaman tersebut seharusnya menjadi modal untuk memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat. Jangan sampai ketika ancaman datang, kita kembali gagap menghadapi situasi,” tegasnya.
Suriata mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali dan BPBD Kabupaten Karangasem untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan sarana dan prasarana kebencanaan, termasuk memastikan ketersediaan lokasi pengungsian yang memadai.
“Saya mengimbau BPBD agar mulai memetakan kembali titik-titik rawan, mengecek kelayakan tempat pengungsian, memastikan ketersediaan logistik, serta memperbarui jalur evakuasi yang akan digunakan masyarakat apabila terjadi kondisi darurat,” katanya.
Selain itu, pria asal Karangasem ini juga meminta pemerintah daerah untuk menyelenggarakan simulasi penanggulangan bencana secara berkala di wilayah-wilayah yang berpotensi terdampak erupsi Gunung Agung.
“Simulasi kebencanaan sangat penting. Masyarakat perlu mengetahui apa yang harus dilakukan ketika sirene peringatan berbunyi, ke mana harus mengungsi, dan bagaimana melindungi diri serta keluarga. Pengetahuan seperti ini tidak bisa diberikan hanya melalui sosialisasi di atas kertas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Suriata menilai kesiapsiagaan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat desa, sekolah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Mitigasi bencana harus menjadi budaya. Jika masyarakat terlatih dan pemerintah siap, maka risiko korban jiwa maupun kerugian ekonomi dapat ditekan semaksimal mungkin,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Bali dapat menjadikan meningkatnya aktivitas vulkanik di berbagai daerah Indonesia sebagai momentum untuk memperkuat sistem mitigasi bencana di Pulau Dewata.
“Aktivitas cincin api yang sedang terjadi di berbagai wilayah Indonesia harus menjadi alarm bagi kita semua. Bali memang berharap Gunung Agung tetap tenang, tetapi kesiapsiagaan tidak boleh ikut tertidur,” pungkas Suriata.
Dengan posisi Bali yang berada dalam kawasan cincin api dunia, upaya peningkatan kesiapsiagaan, edukasi masyarakat, dan penguatan sistem mitigasi dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko apabila sewaktu-waktu terjadi peningkatan aktivitas Gunung Agung.
