Kita Indonesia, Denpasar – Pernyataan mengejutkan datang dari Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Bali di Hotel Puri Nusa Indah, Denpasar, Kamis (11/6/2026).
Di hadapan perwakilan partai politik, penyelenggara pemilu, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat, Lidartawan secara terbuka mengisyaratkan akan segera mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua KPU Bali dan membuka peluang untuk memasuki dunia politik praktis.
LIDARTAWAN, S.TP., M.P.
“Sudah cukup menjadi penyelenggara, mungkin sudah saatnya menjadi peserta pemilu,” ujar Lidartawan yang langsung memantik perhatian peserta forum.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam FGD bertema “Membangun Kesamaan Persepsi dan Komitmen Bersama dalam Menyikapi Dinamika Politik guna Mewujudkan Stabilitas Kamtibmas yang Kondusif di Provinsi Bali.”
Menurut Lidartawan, paling lambat pada September 2026 akan terjadi pergantian kepemimpinan di KPU Bali.
Meski belum menyebut partai politik tertentu, pernyataannya dianggap sebagai sinyal kuat bahwa dirinya tengah mempertimbangkan langkah baru dalam karier politiknya.
Bahas Putusan MK hingga Wacana Dapil Bali
Selain menyinggung masa depannya, Lidartawan juga memaparkan sejumlah isu strategis terkait kepemiluan. Ia menjelaskan bahwa sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi memiliki karakter yang berbeda, di mana ada yang harus segera dilaksanakan dan ada pula yang membutuhkan proses lebih lanjut.
Ia juga menyoroti wacana pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal yang menurutnya tidak mudah direalisasikan karena belum memiliki landasan konstitusional yang kuat.
Tak hanya itu, Lidartawan mengungkapkan bahwa dirinya telah menyiapkan berbagai kajian terkait kemungkinan perubahan daerah pemilihan (dapil) di Bali, baik penggabungan maupun pemisahan dapil, apabila nantinya diperlukan dalam proses penyusunan kebijakan kepemiluan.
Polda Bali: Politik Bali Lebih Santun dan Kondusif
Sementara itu, Direktur Intelkam Polda Bali, Kombes Pol Andy Ervyn, dalam sambutan pembukaan menegaskan bahwa Bali memiliki karakter politik yang relatif lebih damai dibandingkan sejumlah daerah lain di Indonesia.
Menurutnya, budaya masyarakat Bali yang mengedepankan dialog dan penghormatan terhadap perbedaan menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Dari pengalaman saya bertugas di daerah lain, saya rasakan Bali memiliki iklim politik yang lebih santun, damai, dan kondusif. Ini menjadi kekuatan besar yang harus terus dijaga bersama,” ujarnya.
Andy juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi politik secara signifikan. Media sosial kini menjadi arena utama pertarungan opini publik, sehingga seluruh elemen masyarakat harus lebih bijak dalam menyikapi informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh hoaks maupun disinformasi.
Bawaslu Bali Bangga, Pemilu 2024 Nihil Sengketa di MK
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Bali menyoroti capaian positif pelaksanaan Pemilu 2024 di Pulau Dewata. Bali tercatat sebagai salah satu provinsi yang berhasil menyelenggarakan pemilu tanpa sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi.
Capaian tersebut dinilai sebagai bukti keberhasilan kolaborasi antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu, aparat keamanan, serta masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.
Golkar Bali Apresiasi FGD Polda Bali
Tokoh Partai Golkar Bali, Oka Mantara, turut memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan FGD yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam satu forum dialog.
Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkala dan melibatkan lebih banyak unsur kepolisian sebagai narasumber utama untuk memperkuat komunikasi politik yang sehat dan konstruktif.
Dinamika Politik Bali Mulai Bergerak
FGD yang digelar Ditintelkam Polda Bali tidak hanya menjadi ruang diskusi mengenai stabilitas politik dan keamanan daerah, tetapi juga menghadirkan sinyal menarik terkait kemungkinan munculnya figur baru dalam kontestasi politik Bali ke depan.
Pernyataan Lidartawan tentang keinginannya beralih dari “penyelenggara” menjadi “peserta” pemilu dipastikan akan menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan partai politik maupun publik Bali.
Apakah mantan Ketua KPU Bali itu benar-benar akan bergabung dengan partai politik? Jika ya, partai mana yang akan menjadi pelabuhan politiknya?
Publik kini menunggu langkah berikutnya dari sosok yang selama ini dikenal sebagai salah satu pengawal demokrasi di Bali tersebut.
