Munculnya aksi demonstrasi, Selasa (30/06/2026) di Kantor DPRD Provinsi Bali yang meminta Gubernur Bali Wayan Koster agar tidak menghambat program Presiden Prabowo Subianto perlu disikapi secara objektif dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
Sejak kembali menjabat sebagai Gubernur Bali pada tahun 2025, Wayan Koster justru menunjukkan komitmen kuat membangun sinergi dengan Pemerintah Pusat. Sejumlah program prioritas Presiden Prabowo mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali, bahkan beberapa di antaranya telah berjalan dan diintegrasikan dengan kebutuhan daerah.
Salah satu contohnya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pada November 2025, Gubernur Koster secara terbuka menyambut pelaksanaan Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merupakan bagian dari implementasi MBG di Bali. Bahkan Koster meminta Badan Gizi Nasional memanfaatkan produk pertanian dan pangan lokal Bali sebagai bahan baku program tersebut sehingga manfaat ekonomi juga dirasakan petani dan pelaku UMKM lokal Bali. Dukungan ini menunjukkan bahwa Koster tidak menolak program Presiden, melainkan berupaya agar pelaksanaannya memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat Bali. (Sumber : baliprov.go.id)
Dukungan terhadap program Presiden Prabowo juga terlihat dari pernyataan resmi Pemerintah Provinsi Bali yang menyatakan mendukung tiga program prioritas nasional, yakni Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali dalam pertemuan dengan Badan Gizi Nasional. (Sumber : bali.antaranews.com)
Di bidang pembangunan, Koster aktif melakukan audiensi dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur Bali. Langkah ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali tidak mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah pusat, melainkan berupaya mendapatkan dukungan anggaran dan kebijakan demi kepentingan masyarakat Bali.(sumber: baliprov.go.id)
Perbedaan pandangan terhadap mekanisme pelaksanaan suatu program tentu merupakan hal yang wajar dalam tata kelola pemerintahan. Namun perbedaan teknis tidak dapat serta-merta diartikan sebagai penolakan terhadap program Presiden. Justru yang dilakukan Gubernur Koster adalah memastikan setiap kebijakan nasional yang masuk ke Bali tetap selaras dengan kebutuhan daerah, budaya Bali, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Karena itu, publik perlu melihat persoalan ini secara utuh. Kritik dan pengawasan terhadap pemerintah memang penting dalam demokrasi, tetapi penilaian harus didasarkan pada fakta. Sejauh ini, berbagai kebijakan dan langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali menunjukkan adanya dukungan terhadap program-program Presiden Prabowo, sekaligus upaya memastikan implementasinya memberikan manfaat optimal bagi Bali dan masyarakatnya.
