Kitaindonesia.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan, pencegahan tindak pidana perdagangan orang harus menjadi gerakan bersama. Kerja kolaboratif, menurut dia, akan jauh lebih efektif.
Ia menyampaikan hal itu usai menerima audiensi para aktivis anti TPPO, di Rumah Gubernur NTT, Senin 9 Juni 2025. Pada kesempatan tersebut, gubernur dan para aktivis membahas pencegahan perdagangan manusia di NTT.
“Pencegahan TPPO harus menjadi gerakan bersama dan butuh kerja kolaboratif semua pihak agar kuat dan efektif,” kata Gubernur Melki Laka Lena.
Pemprov NTT, imbuhnya, akan segera membentuk satuan tugas (Satgas) khusus pengiriman pekerja migran untuk menekan angka kasus TPPO dan dapat diturunkan sampai angka nol.
“Kami akan buatkan satgas pengiriman pekerja migran yang legal. Bukan satgas TPPO, tapi satgas pengiriman pekerja migran,” jelasnya.
Pihaknya akan fokus dari desa untuk mencegah adanya kasus TPPO. Pencegahan dilakukan bersama dengan seluruh pihak terkait, baik dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri dan semua yang terlibat di bisnis pekerja migran ini.
“Kolaborasi dengan semua pihak ini sangat diperlukan. Selain pencegahan di hilir, lewat edukasi dan pendampingan agar mereka berangkat ke luar negeri secara prosedural dan harus legal, serta sudah dipersiapkan dengan baik. Baik itu bahasa, skill dan sebagainya,” pungkas Gubernur Melki Laka Lena. (mse)
