Kita Indonesia, Denpasar – Proyek penataan kawasan Jalan Gajah Mada, Denpasar, menuai gelombang protes dan keluhan dari para pemilik toko serta masyarakat luas. Alih-alih mempercantik kawasan bersejarah, proyek yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar ini dinilai justru merugikan pelaku usaha secara ekonomi dan menghilangkan identitas asli arsitektur heritage di kawasan tersebut.
Keluhan pertama datang dari dampak pengerjaan proyek fisik di lapangan, yakni proses pavingisasi jalan raya. Selama pengerjaan berlangsung, akses jalan di sekitar kawasan tersebut sempat ditutup total. Akibatnya, aktivitas perdagangan terhambat dan para pemilik toko mengeluhkan penurunan pendapatan yang sangat drastis karena sepinya pembeli yang melintas.
Selain persoalan akses, sorotan tajam juga mengarah pada pemasangan struktur rangka besi atau penutup fasad bangunan yang disebut sebagai blind cover (secondary skin) pada deretan ruko di Jalan Gajah Mada. Kebijakan ini memicu perdebatan hangat di media sosial, termasuk di platform Threads.
Warga dan warganet menyayangkan langkah Pemkot Denpasar yang justru menutupi fasad bangunan asli bercorak tradisional dan bersejarah dengan kerangka penutup seragam. Sejumlah akun menyoroti ironi status Jalan Gajah Mada sebagai kawasan heritage yang seharusnya dilestarikan keasliannya.
“Boleh gak ya pemkot kerjanya logis sedikit?, ini kawasan Gajah Mada itu masuk kategori heritage, kok ya bangunan orisinil kayak gini di-cover secondary skin gak mutu kayak gini,” tulis akun @xxxstr_ yang unggahannya mendapat ratusan tanda suka dan beragam komentar senada.
Warganet lain dengan akun @cerita_xxxx bahkan mempertanyakan perencanaan proyek tersebut dan membandingkannya dengan penataan kawasan kota tua di daerah atau negara lain yang tetap mempertahankan bentuk asli bangunannya.
Di sisi lain, sejumlah unggahan warga juga menyinggung adanya kajian akademis mengenai pendekatan adaptive reuse di Kawasan Heritage Gajah Mada. Kajian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dan pelaku usaha sebenarnya telah berupaya merombak interior ruko untuk menyesuaikan tren modern (seperti kafe dan ruang kreatif) tanpa merusak fasad asli bangunan bersejarah tersebut.
Namun, kebijakan pemerintah di lapangan dinilai bertolak belakang dengan semangat pelestarian tersebut.
Polemik semakin memanas setelah muncul pengakuan dari pemilik toko mengenai prosedur pemasangan secondary skin tersebut. Beberapa pemilik usaha mengaku merasa dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan persetujuan yang diklaim bersifat sukarela.
Berdasarkan salinan dokumen surat pernyataan bertahun 2026 yang beredar, tertulis bahwa pihak pemilik toko menyatakan membuat surat tersebut “atas dasar sukarela, tanpa ada paksaan, kekhilafan, penipuan, maupun tekanan dari pihak manapun” serta menyatakan “setuju dan tidak keberatan pada dinding depan bangunan toko dipasang secondary skin”. Kondisi di lapangan yang menunjukkan pengerjaan terburu-buru—bahkan disebut dikebut menjelang jadwal kunjungan anggota dewan—semakin memperkuat dugaan warga bahwa proyek ini berjalan tanpa komunikasi dan persetujuan yang tulus dari para pemilik bangunan.
Hingga berita ini diturunkan, warga dan para pemilik toko di kawasan Jalan Gajah Mada berharap pihak Pemkot Denpasar dapat meninjau ulang konsep penataan kawasan tersebut agar tidak mematikan mata pencaharian pedagang sekaligus tetap menjaga keaslian nilai sejarah Kota Denpasar.
