Kitaindonesia.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, mengakui bahwa pariwisata Labuan Bajo sungguh luar biasa.
Pesona dan keindahan daerah di ujung barat Pulau Flores itu tak kalah dengan daerah lain di Indonesia. Maka tak berlebihan, jika Labuan Bajo beberapa tahun terakhir ini semakin popular dan mendunia.
“Labuan Bajo ini terkenal, sudah mendunia. Memang tidak kalah dengan daerah lain,” ucapnya, saat dialog dengan 164 Kepala Desa bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-kabupaten Manggarai Barat, di Aula Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa (MBSB) Wae Sambi, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin 23 Juni 2025.
Dialog itu membahas ketahanan pangan, pengarustamaan gender, peran pemuda pelopor dan Koperasi Desa Merah Putih hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam percepatan pembangunan desa.
Dialog tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan; Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi; dan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Inocentius Peni.
Menurut Yandri, meski Labuan Bajo dengan pariwisatanya sudah sangat mendunia, tetapi faktanya kondisi desa-desa di Manggarai Barat khususnya dan NTT umumnya, belum begitu menggembirakan.
“NTT ini luar biasa. Apalagi Labuan Bajo. Tapi faktanya, kondisi secara umum daerah ini belum setara dengan daerah lain. Hal itu terlihat dari kondisi desa-desanya,” tutur Yandri.
“Karena itu, desa-desa harus mengejar ketertinggalannya, supaya bisa setara dengan yang di Jawa, Sumatera. Desa harus dibangun. Sumber daya manusianya, ekonominya, infrastruktur, dan lainnya,” lanjutnya.
Yandri bahkan siap membantu desa-desa di NTT, termasuk di Manggarai Barat. Apalagi Presiden Prabowo Subianto, menekankan pentingnya pembangunan dari desa. Presiden Prabowo juga menghadirkan Koperasi Merah Putih di seluruh desa di Indonesia.
“Komitmen Pak Prabowo jelas, desa jadi andalan. Desa itu wajah Indonesia. Karena itu, desa harus dibangun. Khusus NTT, kita kolaborasi dengan belasan kementerian/ lembaga, kita dorong bagaimana desa-desa di NTT bisa sejajar dengan daerah lain,” pungkas Yandri. (mse)